Pembicaraan yang berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport McMoran Copper & Gold telah sekali lagi melewati sebuah tonggak bersejarah, dengan ditandatanganinya sebuah persetujuan antara Freeport, Rio Tinto dan perusahaan pemerintah PT Inalum dimana Rio Tinto dipastikan akan menjual sahamnya di tambang Grasberg yang sangat kaya dan terletak di provinsi Papua.
Setahun setelah dua pihak utama menyetujui kesepakatan kerangka kerja yang pemerintahan Presiden Joko Widodo katakan – dengan terlalu optimis – sebagai sebuah terobosan, perjanjian tidak mengikat yang baru, menetapkan penilaian aset tambang dan menjelaskan jalur menuju divestasi Freeport sebesar 52,3 persen pada tambang tersebut.
Secara politik, ini merupakan target yang Widodo sangat ingin capai sebelum akhir Juni sementara dia mempersiapkan diri sebagai calon presiden untuk periode kedua dalam pemilu serentak untuk presiden dan anggota legislatif tahun depan. Namun hal ini tidak menyelesaikan masalah utama dalam hal kendali pengelolaan tambang tersebut, arbitrasi internasional, serta beberapa peraturan lingkungan yang baru diperkenalkan.
Memang, dengan analis dan komentator media sosial kali ini secara terbuka begitu skeptis tentang implikasi dari perjanjian yang dibuat pada tanggal 12 Juli tersebut, tampaknya ini memberikan tekanan lebih lagi pada pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan akhir yang dilakukan sebelum daripada setelah pemilu tahun depan, mengingat lawan politik terus mencari amunisi untuk menjatuhkan sang presiden petahana yang sedang terbang tinggi.
Inalum akan membayar US$3,5 milyar untuk 40 persen bunga keikutsertaan Rio Tinto dalam PT Freeport Indonesia (PTFI) dan US$350 juta unutk saham sebesar 9,36 persen yang dipegang oleh Indocopper Investama, sebuah unit perusahaan Freeport yang dikendalikan dalam beberapa kesempatan yang terpisah oleh pengusaha Indonesia berpengaruh Bob Hasan dan Aburizal Bakrie, yang pernah menikmati hubungan dekat dengan mantan kepala perusahaan Freeport, Jim-Bob Moffett.
Rio Tinto, sebuah raksasa pertambangan milik Inggris dan Australia, menandatangani perjanjian dengan Freeport pada tahun 1996 yang memberikannya hak untuk 40% produksi di atas tingkat tertentu dan 40% dari semua produksi setelah tahun 2022 sebagai pertukaran untuk investasi dalam operasi awal pembukaan gua bawah tanah Grasberg.
Ditambah dengan 9,36 persen saham yang sudah dimiliki oleh pemerintah lewat anak perusahaannya, mengubah saham Rio Tinto menjadi saham pemerintah dalam PT Freeport Indonesia, akan memberikan kendali pada pemerintah Indonesia, yang mana Widodo sebut sebagai sebuah “lompatan besar ke depan” dalam mengusahakan Indonesia untuk meningkatkan pemasukan dari tambang tersebut.
Original: Indonesia a step closer to controlling Grasberg mine