Brunei. Photo: iStock.

Kementerian Luar Negeri Brunei menegaskan bahwa penerapan hukum anti-homoseksualitas di negara tersebut baru-baru ini bertujuan untuk menjadi sebuah pencegahan daripada hukuman.

Menteri Luar Negeri Brunei Erywan Yusof berkata bahwa hukum syariah lebih berfokus pada pencegahan daripada hukuman, dengan tujuan untuk mendidik, mencegah dan memperbaiki atau merehabilitasi, BBC melaporkan.

Dia berkata syariah tidak mengkriminalisasi orang-orang berdasarkan kepercayaan atau orientasi seksual mereka. Dan kriminalisasi terhadap tindakan sodomi dan perzinahan bertujuan untuk melindungi kesucian garis keturunan keluarga, serta adat pernikahan umat muslim.

Dia berkata bahwa hukuman mati atau hukuman potong tangan yang dimaksud akan membutuhkan paling tidak dua orang yang memiliki “kedudukan moral tinggi dan kesalehan” untuk menjadi saksi agar dapat dilaksanakan, tetapi itu akan sulit ditemukan “hari-hari sekarang ini dan di zaman ini.”

Menteri Luar Negeri Inggris Raya Jeremy Hunt berkata pada 11 April bahwa dia telah berbicara dengan Yusof dan diberitahukan bahwa persekusi berdasarkan hukum syariah tidak mungkin dipraktikkan.

Kecaman Global

Brunei tampaknya telah menuai sebuah gelombang kecaman global setelah mengumumkan bahwa orang-orang dapat dirajam sampai mati apabila terbukti bersalah melakukan aktivitas hubungan sesama jenis atau hubungan di luar nikah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memimpin serangkaian serangan terhadap berita yang dimaksud, dengan begitu banyak orang yang meminta untuk para selebriti dunia seperti George Clooney dan Elton John untuk memboikot sembilan hotel yang dimiliki Sultan Brunei di Inggris Raya, Eropa dan Amerika Serikat.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric berkata SekJen PBB Antonio Guterres “percaya bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan dalam kaitannya dengan setiap orang di mana pun tanpa diskriminasi apa pun.

“Undang-undang yang disetujui jelas melanggar prinsip-prinsip yang diungkapkan. Selama orang-orang menghadapi kriminalisasi, kebiasan dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender atau karakteristik seks mereka, kita harus melipatgandakan upaya kita untuk mengakhiri pelanggaran ini. Setiap orang berhak untuk hidup bebas dan setara dalam martabat dan hak,” demikian tegasnya.

Terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, Brunei merupakan bekas protektorat Inggris yang memiliki populasi sekitar 400.000 jiwa dengan mayoritas penduduk yang merupakan umat Muslim. Awal bulan ini negara kesultanan tersebut mulai menerapkan hukum syariah yang menghukum tindakan sodomi, perzinahan dan pemerkosaan dengan hukuman mati – termasuk dengan rajam – serta tindakan pencurian dengan hukuman potong tangan.

Namun mereka yang terbukti bersalah terlibat hubungan seksual sesama perempuan akan dihukum cambuk sebanyak 40 kali atau hukuman penjara paling lama 10 tahun, berdasarkan hukum syariah yang diberlakukan di Brunei.

Original: Sharia law is a preventive move, Brunei says

Asia Times Financial is now live. Linking accurate news, insightful analysis and local knowledge with the ATF China Bond 50 Index, the world's first benchmark cross sector Chinese Bond Indices. Read ATF now. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *