Para majikan yang menolak untuk membayar gaji pekerja migran mereka yang tidak memiliki dokumen seharusnya dihukum, menurut seorang anggota parlemen Malaysia.
Pernyataan yang diberikan kepada media oleh anggota parlemen yang mewakili Klang, Charles Santiago, muncul sebagai sebuah respon atas keputusan sebuah pengadilan di Malaysia untuk tidak membayar klaim yang dilakukan oleh seorang pekerja migran Indonesia ilegal yang bernama Mona.
Klaim yang dimaksud adalah untuk gajinya yang tidak dibayar majikannya, yang dilaporkan sebesar 30.000 ringgit (US$7.311). Santiago menghantam keputusan pengadilan sebagai sebuah “parodi keadilan” yang pada dasarnya mengijinkan “perbudakan zaman modern”, The Sun Daily melaporkan.
Status imigrasi pekerja migran seharusnya tidak menanggalkan mereka dari gaji untuk kerja keras yang sudah mereka lakukan, tegas Santiago.
Dia mengutuk pasar tenaga kerja gelap yang mengijinkan perantara tidak bermoral dalam pasar tenaga kerja semakin merajalela dalam mempergunakan tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen di Malaysia.
Santiago mengatakan bahwa harus ada pemisahan kekuasaan antara petugas imigrasi dan petugas hukum tenaga kerja, dan mengingat Mona dipekerjakan, seharusnya dia tetap dibayar atas pekerjaan nya.
“Sudah ada cerita-cerita mengenai korupsi di kalangan petugas imigrasi pada saat mereka menangkap pekerja migran yang tidak memiliki dokumen dalam penggerebekan. Kekerasan sistematis seperti demikian harus dihentikan,” demikian ungkap Santiago.
Dia menekankan bahwa Malaysia “akan jatuh sebagai sebuah negara” apabila korban yang berasal dari Indonesia tersebut dideportasi dengan tangan hampa.
Pemerintah Malaysia telah menerima kecaman dari beberapa kelompok kemanusiaan dan kelompok hak asasi manusia karena perlakukan mereka terhadap imigran gelap beberapa waktu belakangan ini, yang kelompok-kelompok ini klaim memburuk oleh karena janji departemen imigrasi untuk “membersihkan” para imigran ini dengan memberikan ultimatum untuk menyerahkan diri sebelum tanggal 30 Agustus.
Original: Call for employers to be punished for non-payment of illegals