Setelah memakan waktu selama lima tahun dan biaya sebesar US$1,5 milyar, disertai dengan kekacauan lalu lintas di kota yang sudah begitu padat, kontraktor Jepang dan Indonesia yang bertanggung jawab akhirnya telah sampai di ambang menyelesaikan tahap pertama dari proyek perintis Angkutan Cepat Terpadu Jakarta, yang juga dikenal dengan sebutan MRT Jakarta.
Segelintir orang, setidaknya kepala MRT Jakarta William Sabandar, perlu diingatkan mengenai kapan layanan MRT tersebut perlu dimulai: 31 Maret 2019 – 27 hari sebelum diadakannya pemilu serentak untuk presiden dan anggota legislatif, dimana sang “Presiden Infrastruktur” Joko Widodo akan berusaha untuk kembali menjabat sebagai presiden untuk periode kedua.
Widodo telah melakukan enam kunjungan semenjak Sabandar diberikan tanggung jawab atas proyek MRT tersebut pada bulan Oktober 2016, ketika pembangunan struktur yang berada diatas tanah terhenti oleh karena masalah pembebasan tanah. Dalam setiap kunjungannya, presiden Jokowi selalu menanyakan pertanyaan yang sama mengenai pembangunan proyek tersebut: “Apakah sesuai jadwal?”
Bahkan sebenarnya, proyek MRT ini sudah lama tertunda. Jakarta adalah kota terbesar di Asia yang tidak memiliki kendaraan penumpang berbasis rel modern, dengan para ahli memperkirakan total kemacetan akan terjadi pada tahun 2020, kecuali para pengendara mobil dan sepeda motor pribadi dapat berpindah angkutan ke kendaraan umum.
DKI Jakarta sudah memiliki 10 juta penduduk, namun empat juta lainnya diperkirakan melakukan perjalanan ke ibukota setiap harinya dari daerah disekitar pinggiran Jakarta, seperti Bogor di selatan, Bekasi di timur dan Tanggerang di Barat.
Dimulai dengan koridor atas-bawah sepanjang 27 kilometer dari pinggiran selatan Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) di pusat kota, kemudian ke distrik Kota bersejarah di Jakarta Utara, seluruh jaringan MRT Jakarta pada akhirnya akan mencakup jarak sepanjang 108 kilometer saat selesai seluruhnya pada tahun 2030.
Sayangnya, banyak pohon yang dulu terlihat disepanjang Jalan Sudirman, salah satu jalan utama Jakarta, telah lama hilang, sebuah harga yang harus dibayar kota tersebut untuk proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.