A Gojek motorbike driver waits for a customer in Jakarta. Photo. iStock

Pengendara ojek online baru-baru ini melakukan aksi demo di Jakarta dalam upaya menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan tenaga kerja yang memiliki pekerjaan tidak tetap didalam sektor pekerjaan yang sedang bertumbuh.

Aksi protes yang dimaksud dilakukan sehari setelah Grab yang berbasis di Malaysia mengumumkan pengambilalihan seluruh aktifitas operasional di Asia Tenggara dari perusahaan kendaraan umum dengan sistem berbagi tumpangan lainnya, Uber. Dan ini menjadikan Grab dan perusahaan serupa asal Indonesia, Gojek, sebagai pemain utama dalam industri tersebut di Indonesia.

Para pengendara ojek online ini menuntut pemerintah untuk menetapkan peraturan hukum berkenaan dengan pungutan biaya naik ojek online di Indonesia, serta masalah asuransi dan yang lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka.

Mereka juga menuntut pemerintah untuk mendorong perusahaan-perusahaan kendaraan umum berbagi tumpangan yang ada di Indonesia untuk menetapkan tarif dasar yang lebih tinggi dan mengusahakan kenaikan pendapatan mereka.

Namun tampaknya usaha mereka untuk membentuk sebuah kesatuan gerakan untuk memperjuangkan kepentingan para pengendara ojek online ini harus menghadapi berbagai tantangan, terutama mengingat sifat dari ketenagakerjaan didalam sebuah ekonomi berbagi yang terfragmentasi.

Para pekerja melakukan pekerjaan mereka masing-masing secara pribadi dan terpisah secara fisik satu dengan yang lainnya. Ditambah, kerumitan yang ada berkenaan dengan ketidak-jelasan peraturan yang ada di Indonesia.

Untuk saat ini, pelayanan berbagi tumpangan lewat aplikasi online di Indonesia diatur didalam sebuah peraturan pemerintah yang dikeluarkan tahun lalu oleh Kementrian Perhubungan RI. Peraturan ini mengijinkan pemerintah untuk menetapkan batas harga untuk pelayanan berbagi tumpangan yang dimaksud.

Sementara itu, dibawah Undang-Undang No. 22/2009, sepeda motor tidak dapat diklasifikasikan sebagai kendaraan umum, sehingga usaha ojek online dan kepentingan para pengendaranya pun masih belum dilindungi secara hukum.

Original: Can Grab and Gojek drivers in Indonesia build a solid union?